Kota Bitung : Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E menghadiri rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bitung tahun anggaran 2021 yang bertempat di ruang sidang dprd setempat.

Dalam rapat tersebut dibacakan laporan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2021 Wali Kota Bitung, oleh Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar menghantarkan kota bitung dengan kerja keras dari semua pihak meraih opini BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, wajar tanpa pengecualian yang kesebelas kalinya secara berturut-turut.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2021 berisi laporan keuangan yang telah diaudit oleh bpk ri terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas serta laporan ekuitas.

Pemerintah kota bitung tentunya berharap bahwa sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang selama ini telah terbina dengan baik dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sebab dengan bersinergi kita dapat mengakselerasi setiap program dan kegiatan kita masing-masing untuk kepentingan rakyat banyak.

Sementara itu dalam tanggapannya fraksi-fraksi di DPRD Kota Bitung memberikan tanggapan kepada pemerintah Kota Bitung baik dalam realisasi anggaran serta penggunaan apbd dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan uu yang berlaku serta menerima dan menyetujui laporan untuk dibahas ketingkat selanjutnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dprd Kota Bitung Aldo Ratungalo, serta wakil ketua dprd keagen kojoh dan di hadiri oleh 26 orang anggota dprd, unsur forkopimda, pj. Sekda rudy theno, asisten i,ii, dan iii, para kpd, pimpinan bumd, lsm, serta para awak media.

Regional IV Sulawesi Utara Monica Wuisan – Darwis Saselah Melaporkan

Manado : Demo ratusan warga dari tiga kabupaten di Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dengan tuntutan pembatalan penerbitan sertifikat untuk perusahaan Manca Wisata dan Maesa Sejati sia-sia.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara Lutfi mengatakan, penerbitan sertifikat tanah atas nama perusahaan yang di maksud sudah sesuai prosedur hukum.

Seperti sengketa lahan tanah di Minahasa Utara penerbitan Sertifikatnya atas nama perusahaan Manca Wisata dengan status HGB dan ini suda sesuai prosedur,”bahwa telah ada pelepasan hak dari masyarakat pada (25) dua puluh lima tahun lalu didepan Camat dan berkuitansi maka BPN wajip terbitkan Sertifikat.

Bitung bahwa putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi gugatan masyarakat ditolak ” Selanjutnya masyarakat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan menolak gugatan masyarakat”dengan demikian Sertifikat nomor 2 dua Bitung tetap berlaku ” sebab suda ada perdamaian dengan masyarakat ” jelas kata Kakanwil BPN Sulawesi Utara.

Bolmong gugatan masyarakat perkara perdata ke pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tinggi menang ” Maka pihak Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi”Sehingga Sertifikat tersebut tetap atas nama perusahaan Maesa Sejati

Regional IV Sulawesi Utara Jackson Latjandu Melaporkan

Manado : Ratusan warga dari tiga kabupaten dan kota di Sulawesi Utara ramai-ramai mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara.

Kedatangan warga tak lain adalah meminta Polda Sulawesi Utara mengambil alih laporan warga yang disampaikan di tiga polres soal dugaan perampasan sekitar 117 hektar tanah yang diduga di lakukan
Salah satu perusahaan.

Tak hanya itu dalam orasinya warga meminta apparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembongkaran paksa dan pembakaran 77 rumah warga yang diduga di lakukan oknum perusahaan dengan pengawalan ketat apparat keamanan.

Berikut liputannya.

Regional IV Sulwesi Utara Jackson Latjandu Melaporkan