Sangihe – todaytvindonesia.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan menghadiri Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sangihe dalam forum konsultasi publik untuk revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah kabupaten Sangihe bertempat di hotel beach Tahuna, Jumat (25/08/2023) yang di hadiri Sekertaris Daerah kabupaten kepulauan Sangihe serta seluruh perangkat Daerah.

Dalam sambutan penjabat Bupati Sangihe, dr.Rinny Tamuntuan mengapresiasi kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah yang boleh memfasilitasi acara ini. Saya harapkan melalui pelaksanaan acara ini terbangun pemahaman serta koordinasi yang lebih efektif dan baik dalam mewujudkan rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan gedung beserta mekanisme dan tata perizinannya.

“Sebagai implementasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, maka regulasi ini menjadi acuan kita bersama dalam pelaksanaan sosialisasi hal – hal terkait dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan perizinannya,”ucap Tamuntuan.

Menurut Tamuntuan, hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi diarahkan untuk lebih berdaya guna. Sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah sesuai kebijaksanaan penataan ruang yang menekankan pentingnya koordinasi pembangunan sektoral di Daerah.

“Oleh karena itu rencana tata ruang wilayah kabupaten Sangihe ini sangat bermanfaat untuk memberikan arahan pemanfaatan pola pembangunan ruang di tingkat kabupaten, termasuk didalamnya pembangunan gedung, baik itu gedung pemerintah, swasta dan pribadi,”ujarnya.

Lebih lanjut guna merespon berbagai regulasi yang berkaitan dengan rencana tata ruang kabupaten Kepulauan Sangihe, maka menguatkan kapasitas aparatur dan masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama karena masyarakat memiliki peran untuk ikut dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam membangun daerahnya.

“Oleh karena itu, forum sosialisasi yang kita ikuti saat ini merupakan momentum yang penting dan strategis dalam upaya membangun kesepahaman, memberikan arahan kepada peserta sosialisasi guna diteruskan kepada masyarakat tentang aturan regulasi ini sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal perencanaan pelaksanaan pembangunan gedung. Dan saya harapkan kesempatan yang baik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kita semua demi kebaikan pemanfaatan ruang yang baik di kabupaten kepulauan Sangihe.”kunci Tamuntuan.

Ds

Manado – todaytvindonesia.id proyek peningkatan jalan Kuwil Malendeng yang dikerjakan BPJN Sulut tidak sesuai spek kontrak kerja seperti yang telah ditentukan, dengan nilai kontrak Rp 7 miliar lebih tahun anggaran 2022 justru dipre hand over (PHO) 100 persen sedang pekerjaan terkesan asal asalan

Di Pantau wartawan investigasi di kawasan proyek seperti drainase yang di buat tidak di rapihkan, tiang pancang tidak sama tinggi dan masih banyak lag temuan lainnya, seperti sejumlah item kerja sebagaimana tertera dalam kontrak kerja belum terselesaikan bahkan hingga saat ini kegiatan masih berlangsung.

Lebih anehnya lagi proyek masih sedang dikerjakan, tim PHO, PPTK dan Dinas terkait lainnyai justru sepakat melakukan PHO sebesar 100 persen sehingga menjadi pertanyaan buat awak media. dan Ketua Investigasi DPP LPPNRI SULUT Darwis Saselah

Saat di wawancara media Darwis mengatakan “saya menduga adanya ‘kongkalikong’ antara sipemberi kegiatan dengan rekanan untuk kepentingan atau keuntungan masing-masing pihak.”

Sebab, sangat mustahil proyek yang belum selesai dikerjakan tapi justru di PHO sebesar 100 persen. “Ini sudah sangat aneh dan janggal dan saya curiga ada ‘main mata’ di kedua belah pihak.ucap Ketua DPP LPPNRI Sulut Darwis Saselah

Darwis menambahkan “Berdasarkan pantauan lapangan dan data-data yang saya pegang, maka dalam waktu dekat ini saya sebagai Ketua DPP Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia LPPNRI dalam waktu dekat akan melapor kepihak APH untuk di periksa,” tutup Saselah 22/08/2023
( Stefanus )

Sangihe – todaytvindonesia.id  – Gerah Terhadap Pemadaman Listrik, Penjabat Bupati Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan, angkat biacara terkait kinerja PT. PLN UP3 Tahuna yang bobrok bahkan sering mendapat sorotan dari warga sangihe karena sangat meresahkan dan merugikan konsumen.

Tak hanya itu, pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sangihe akan segera sambangi PLN Pusat.

Hal ini dikatakan Penjabat Bupati kepada sejumlah awak media Senin (21/08/2023) di rumah jabatan Bupati. Memang akhir-akhir ini situasi di Sangihe sering terjadi pemadaman yang tidak sesuai jadwal sangat membuat warga gerah dan tidak nyaman dengan kinerja PLN UP3 Tahuna.

“Selaku Pemerintah Daerah, minggu kemarin kami sudah memanggil pimpinan dan juga beberapa staff PLN UP3 Tahuna untuk berkoordinasi menanyakan seperti apa kondisi PLN di Sangihe sekarang ini,”kata Tamuntuan.

Menurut Rinny, jika memang ada keterbatasan dari sisi mesin atau hal lain, seharusnya pihak PLN Tahuna secara transparan memberitahukan kepada masyarskat ketika terjadi pemadaman harus benar-benar terjadwal dan ada pergantian.

“Memang pihak PLN Tahuna sudah menyampaikan kepada kami bahwa ada kekurangan pada mesin sehingga sering terjadinya pemadaman listrik di Kabupaten Sangihe,”tutur Rinny.

Lanjut Tamuntuan, Pemda Sangihe juga sudah melaksanakan pertemuan bersama Forkopimda untuk membahas permasalahan terkait Pemadaman di Kabupaten Sangihe dan kebetulan juga dihadiri Ketua Dewan Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen.

“Jadi pak Ketua Dewan Provinsi juga sudah pernah audiens dengan pihak PLN Provinsi dan memang diakui untuk sangihe masih ada kekurangan pada mesin,”jelas Tamuntuan.

Untuk itu, lanjut Tamuntuan Pemda Sangihe bersama Forkopimda dan DPRD Provinsi akan segera menyiapkan berbagai point penting terkait situasi pemadaman di Sangihe untuk dapat bermohon ke PLN Pusat.

“Rencana minggu depan kami akan segera menghadap ke PLN Pusat untuk menyampaikan berbagai keluhan warga sangihe terkait kinerja PLN UP3 Tahuna, karena memang sudah gerah, imbasnya bukan hanya kepada masyarakat, di perkantoran dan juga di Rumah Jabatan Bupati sering terjadi pemadaman,”ungkap Tamuntuan.

Ditambahakn Tamuntuan, Pemda Sangihe akan terus berupayah untuk dapat menyelesaiakn permasalahan yang ada terkait pemadaman yang tidak sesuai jadwal dan sudah terlalu sering membuat warga resah.

“Kita berharap bersama penormalan terhadap pasokan listrik di Kabupaten Sangihe dapat segera teratasi,”Kunci Tamuntuan.

Ds